Benarkah Polisi Tidak Berhak Menilang Kendaraan Yang Pajaknya Mati?

Benarkah Polisi Tidak Berhak Menilang Kendaraan Yang Mati Pajak?
Berawal dari banyaknya postingan yang sering banyak kalangan netizen share di berbagai sosial media yang kontennya berisi bahwa polisi tidak berhak menilang kendaraan yang memiliki tunggakan pajak tahunan. Hal itu membuat penasaran benar atau tidaknya hal tersebut.
Entah karena kebetulan saya juga sebagai pemilik kendaraan bermotor dan menggunakannya sebagai kebutuhan transportasi harian yang seringkali menjumpai razia kendaraan di beberapa titik sepanjang perjalanan di daerah Cianjur dan beberapa kali diberhentikan untuk diperiksa kelengkapan perangkat keselamatan berkendara dan surat-surat kendaraan.
Sepintas sempat terfikir juga pajak kendaraan tak terkait dalam keselamatan berkendara jadi tak seharusnya polisi berhak menilang dan bukankah pajak itu urusan administrasi?
Ah, tapi saya tidak berani mengambil kesimpulan untuk kedua pendapat tersebut. Sehingga pada akhirnya berusaha mencari alasan dan sumber hukum yang menjadi dasar bahwa polisi berhak menilang kendaraan yang pajaknya mati.
Iseng mencari beberapa peraturan yang dijadikan dasar penilangan kendaraan yang pajaknya mati/menunggak di beberapa situs online, pada akhirnya menemukan titik terang dan sepertinya bagi orang awam seperti saya butuh langkah pengkajian lebih jauh untuk memahaminya.
Ini dia diantaranya:
1. UU No 22 Tahun 2009, Pasal 288 ayat (1):
 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Yang kedua adalah…
2. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 37:
Ayat (2):
"STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.
Ayat (3):
"STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun."

Baca juga : Memilih Laptop Berkualitas Harga Terjangkau
Lebih detailnya nih dalam Undang-undang Lalu lintas no.22 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang menyangkut kelengkapan kendaraan, termasuk surat-surat SIM dan STNK yang masih hidup, atau berlaku, lampu motor, lampu sein, dan seterusnya, berhak ditindak oleh polisi dengan cara menilang. Nah kan, jadi yang digunakan adalah status pengesahan yang tidak bisa dilakukan ketika pajak terlambat bayar. Lagipula memang betul juga syarat pengesahan STNK salah satunya harus membayar pajak. Kalau tidak membayar pajak, berarti belum ada pengesahan. Kalau dilihat STNK-nya belum ada pengesahan, maka petugas berhak menilang.
Jadi ya begitu bagi pemilik kendaraan bermotor yang belum bayar pajak STNK alangkah bagusnya segera tunaikan kewajiban membayar pajak, karena pepatah Kementerian Pajak dan Bea Cukai mengatakan:
Jadi kesimpulannya adalah mengacu pada aturan tersebut, STNK dinyatakan belum sah jika pajaknya belum dibayarkan dan Petugas Polri dapat melakukan penindakan. Saran saya, sebagai Warga yang baik, patuhi peraturan lalu lintas dan taat membayar pajak.
Git Agusti menunggu bagi yang lebih memahami hukum untuk memberikan lebih banyak pemahaman tentang undang-undang diatas.
Share:

Git Agusti

Git Agusti
Hai | Saya adalah Seorang Ayah dari 1 Putri Cantik | Ngakunya Blogger | Blogger Cianjur | Lifestyle Blogger | Parenting Care | Just Writing | Review Everything | Random Writer |

Artikel Terbaru

A Member of

A Member of

Ayah Blogger

Find Me:

  • Facebook : Git Agusti.
  • Twitter : @git_agusti.
  • Instagram : git_agusti.

Kata Mutiara Hari Ini :

"Belajarlah rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tidak ada seorangpun yang bisa merendahkanmu"